Aboe Bakar Al-Habsy: Indonesia Negara Berketuhanan, Tak Perlu Pengosongan Kolom Agama

0
360

JAKARTA, PKS-SUMSEL.OR.ID – Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsy mengkritik rencana pengosongan kolom agama di e-KTP seperti yang diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Saya melihat ada 4 hal yang harus diperhatikan,” ujar Abu Bakar dalam pesan singkatnya sebagaimana dilansir liputan6.com, Jumat (7/11)

Pertama, kata Aboe Bakar, harus disadari bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Dalam sila Pertama Pancasila terkandung Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Aboe Bakar, bila Indonesia berlandaskan Pancasila, maka tak perlu kolom agama dikosongkan.

“Bila kita percaya bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan identitas jati diri bangsa, kenapa harus malu mencantumkan agama pada kolom KTP kita? Ini kan bisa dikatakan sudah tidak Pancasilais lagi,” kata Abu Bakar.

Kedua, lanjut Aboe Bakar, pengosongan kolom agama akan menyulitkan pengangkatan para pejabat. Meski Indonesia bukan negara agama, namun sangat mengakui keberadaan agama. Oleh karenanya setiap pejabat, sebelum memangku jabatannya akan selalu diwajibkan mengambil sumpah.

Menurut Aboe Bakar, sumpah jabatan itu menunjukkan bahwa jabatan yang dianut bukan sekadar kontrak sosial dengan masyarakat belaka, namun juga merupakan perjanjiannya dengan Tuhan. Oleh karenanya Ketua Mahkamah Agung (MA) senantiasa akan menyumpah para anggota DPR dan Presiden sebelum menjalankan tugas.

“Selama ini penyumpahan dilakukan berdasarkan identitas yang tercantum dalam kolom KTP. Bila tidak didasarkan pada landasan dokumen yang jelas, bisa kacau pengambilan sumpah para pejabat publik di Republik ini,” kata dia.

Ketiga, lanjut dia, pengosongan kolom agama di e-KTP juga akan membawa ketidakpastian hukum. Misalkan saja, saat seseorang akan memberikan kesaksian, pembagian waris, melangsungkan perkawinan, atau bahkan ketika akan dilakukan pemakaman.

“Selama ini tindakan hukum tersebut didasarkan pada identitas di KTP. Bila nanti dikosongkan, lantas apa yang akan menjadi dasar hukumnya?” ungkapnya.

Keempat, sambung Aboe Bakar, rencana pengosongan kolom agama oleh Mendagri Tjahjo itu juga akan berseberangan dengan janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat kampanye dulu. Di mana, Jokowi-JK berjanji akan mempertahankan kolom agama di e-KTP.

“Saat kampanye dulu Jokowi-JK berjanji akan tetap mempertahankan kolom agama di KTP,” tandas‎ Aboe Bakar.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengusulkan kolom agama boleh dikosongkan di KTP. Pengosongan itu terutama diperuntukan bagi mereka yang menganut agama yang belum diakui di Indonesia dan aliran kepercayaan.

Sumber: liputan6.com
Editor: amg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.