SUMSEL.PKS.ID – Tanggal 8 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai hari perempuan sedunia. Sejarah, lahirnya peringatan tersebut adalah karena adanya demo besar-besaran buruh perempuan di New York City pada 8 Maret 1857. Mereka menuntut perbaikan pada kondisi kerja yang buruk yaitu berupa upah yang relatif lebih rendah, jam kerja diluar kelayakan, hingga kekerasan di lingkungan kerja. Isu tentang buruh perempuan juga banyak digugat oleh aktivis perempuan dan pembela HAM. Satu diantara alasan lahirnya gerakan feminisme khususnya di negara-negara Eropa pada tahun 1960-an. Hingga akhirnya PBB menyatakan peringatan hari perempuan untuk melindungi hak dan kedamaian perempuan sejak tahun 1975.

Selain permasalahan buruh perempuan, hal lain yang diperjuangkan adalah kesamaan hak dalam Pemilu bagi perempuan. Beberapa kesepakatan dari hasil kongres perempuan di Kopenhagen, Denmark tahun 1910 merangkum hak perempuan di bidang ekonomi dan politik sekaligus. Hingga kini, peringatan hari perempuan terus dilaksanakan dalam rangka edukasi dan advokasi bagi semua perempuan.

Di Indonesia, hari perempuan tidak seterkenal hari ibu meski keduanya tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional seperti di Kamboja, Laos, Rusia, Vietnam dan beberapa negara lainnya. Walaupun begitu, bukan berarti permasalahan perempuan sudah selesai atau tidak ada lembaga yang serius menangani kasus-kasus pada perempuan. Perdagangan perempuan, kekerasan seksual, KDRT, pendidikan rendah, lemahnya perlindungan terhadap TKW hingga bias gender adalah diantara permasalahan perempuan. Dan bukan hanya buruh perempuan yang rawan masalah-masalah tersebut, pekerja perempuan hingga ibu rumah tanggapun punya potensi mengalami berbagai kasus perampasan haknya.

Ada hal yang mendasar tentang pemaknaan moment hari perempuan sedunia. Dalam sejarahnya, para aktivis menginginkan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan, karena anggapan secara umum bahwa perempuan merupakan manusia kelas dua setelah laki-laki. Sehingga banyak perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang itu tidak manusiawi, melanggar HAM. Namun, pemaknaan diskriminasi dalam kasus ini kini tidak selalu bermaksud negatif. Terlebih di Indonesia sendiri, produk hukum yang dihasilkan DPR telah banyak yang berpihak pada hak-hak perempuan. Sebagai contoh di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pekerja perempuan adalah UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Semisal peraturan mengenai cuti hamil diatur dalam Pasal 82 UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut:
(1) Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Bahkan ada hak cuti menstruasi sesuai dengan UU no. 13 Tahun 2003 pasal 81 yakni pekerja perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukannya kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa menstruasinya.

Artinya perlakukan diskriminasi atau membedakan perempuan dengan laki-laki justru ditujukan untuk melindungi dan memuliakan kodrat perempuan. Bisa dibayangkan jika ternyata perempuan disamakan dengan laki-laki dalam segala hal. Maka perempuan akan mengalami kekerasan dan terjadi pelanggaran HAM. Ketika ada sebagian pihak yang menyuarakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, esensinya harus tetap ada hal-hal yang dibedakan demi keadilan.

Walau juga tidak menutup mata masih banyaknya masalah perempuan yang belum memiliki kekuatan hukum dalam perundangan di Indonesia. Untuk kondisi demikian, penguatan peran anggota legislatif perempuan bisa menjadi salah satu solusi. Bukankah kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen tujuannya antara lain untuk menjadi penyalur aspirasi masalah-masalah yang mungkin unik dan hanya bisa dipahami sesama perempuan. Tugas legislasi ini pun belum maksimal.

Kemudian yang menjadi cacatan penting adalah implemantasi berbagai kebijakan yang telah berpihak pada perempuan tersebut. Apakah sudah menjadi jaminan bagi kenyamanan dan terlindunginya hak-hak perempuan. Kasus sederhana tentang cuti menstruasi. Di lapangan banyak perusahaan yang mempersulit izin, hingga nyaris tidak ada pekerja perempuan yang mengambil hak cutinya.

Guna mensinergikan pelaksanaan perundangan dengan akses perlindungan perempuan maka penyuluhan dan pendampingan terhadap perempuan meski digencarkan. Ini merupakan tugas dan tanggunngjawab semua pihak, sebab perempuan adalah bagian dari bangsa ini. Terlebih perempuan adalah pelahir peradaban manusia. Tujuannya agar perempuan sadar akan haknya, dapat mempertahankan haknya tanpa mengabaikan kewajiban, berani menentukan pilihan dalam hidupnya sesuai dengan kodrat yang telah Allah berikan padanya.

Terakhir, hari perempuan lahir sejatinya bukan untuk membandingkan laki-laki dan perempuan. Sebab Allah menciptakan keduanya berpasangan, saling melengkapi. Perempuan berbeda tapi tidak untuk dibedakan. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan adalah bentuk penghormatan kodrat keperempuanan. Jadi diskriminasi itu untuk keadilan.

Oleh: Umi Laila Sari (Ibu dua putra dan Aktivis Yayasan Keluarga Bahagia Sejahtera)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.