Koalisi Merah Putih Resmi Pimpin DPR

0
276

JAKARTA, PKS-SUMSEL.OR.ID – Setelah melalui perdebatan yang alot , akhirnya pimpinan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih untuk lima tahun kedepan. Pukul 02.45 WIB sidang memutuskan memilih paket pimpinan yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih. Waktu subuh telah hampir tiba saat Ketua dan 4 Wakil Ketua DPR terpilih diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali (2/10). Keempat pimpinan tersebut adalah Setya Novanto, Ketua DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, dengan empat Wakil Ketua, masing-masing Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).

Enam partai politik yang lima diantaranya menjadi tulang punggung pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden lalu. Keenam partai, yang melalui fraksinya masing-masing mengajukan paket pimpinan yang sama adalah: Partai Golkar (PG), Partai Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Popong dan Ade selaku pimpinan sementara dalam sidang paripurna tersebut sempat dibuat kewalahan disebabkan hujan interupsi. Mayoritas interupsi dilakukan oleh anggota-anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura yang memang berada di Koalisi Indonesia Hebat. Namun dengan terus berpatokan pada tata tertib sidang dan hasil rapat konsultasi pimpinan Fraksi, akhirnya mereka berdua mampu menyelesaikan agenda sidang hingga pelantikan pimpinan DPR terpilih.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid dalam rilis yang diterima pks-sumsel.or.id menyatakan, terpilihnya pimpinan dari partai-partai yang tergabung di KMP menunjukkan solidnya partai-partai tersebut. Menurutnya, upaya untuk menggoyang partai-partai KMP juga tidak kecil. “Alhamdulillah, keinginan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan bisa terwujud dengan konfigurasi pimpinan DPR terpilih ini,” ujar Hidayat.

Menurutnya, penting bagi pemerintah memiliki mitra di lembaga perwakilan rakyat yang dapat mengkritisi program-program yang prorakyat. Ia juga tidak setuju bila DPR selalu menjadi lembaga stempel kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh lembaga eksekutif. “Mudah-mudahan dengan adanya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif akan didapatkan kebijakan yang terbaik buat rakyat, karena inti keberadaan kedua lembaga tersebut adalah untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya,” pungkasnya.

Kemenangan Koalisi Merah Putih di Parlemen ini merupakan buntut dari ditolaknya uji materi terhadap Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusannya menolak permohonan judicial review PDIP dan beberapa kelompok masyarakat pada Selasa, 30 September 2014.[esm]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.