PALEMBANG, SUMSEL.PKS.ID – Terkait dengan akan dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dengan pihak ketiga dengan sistem Built Operating Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel membentuk panitia khusus (pansus). Menurut pihak Pemprov, kerjasama tersebut untuk pendayagunaan aset agar menjadi produktif.

Anggota Pansus 2 DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli mengatakan akan lebih menguntungkan jika Pemprop menggunakan sistem Built Transfer Operating (BTO) atau Bangun Serah Guna (BSG).

“Saya pribadi melihat semua aset yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga lebih baik gunakan sistem BTO,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumsel tersebut seperti dikutip dari Harian radar Palembang.

Keuntungan dari sistem BTO tersebut menurut Syaiful menjadikan aset Pemprov lebih jelas. Dengan cara tersebut semuanya akan tercatat di awal sebagai aset Pemprov Sumsel.

Kesimpulan tersebut didapatkan setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya dari informasi yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa DKI pernah mengalami kerugian hingga Rp 400M terkait dengan kerjasama pembuangan sampah Bantar Gebang. Belajar dari sana, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengubah sistem kerjasama dari BOT menjadi BTO.

“Sistem ini lebih menguntungkan sebab selain aset sudah tercatat dan menjadi milik pemerintah, sejak awal pula Pemprov telah mendapatkan kontribusinya,” ujarnya di sela-sela Pembukaan Rapat Korrdinasi Wilayah (Rakorwil) PKS se-Sumsel, Sabtu (23/1) di Ballroom Fave Hotel Palembang.

Lebih lanjut Syaiful menjelaskan, bila diserahkan di ujung, misalnya setelah setelah 30 tahun, khawatir tidak tercatat sebagai aset pemerintah.

“Jadi kata Biro Hukum DKI Jakarta, setelah 30 tahun mereka tidak lagi menjabat, lantas siapa yang menjamin datanya masih ada,” tandas Syaiful menirukan perkataan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.

Menurutnya, jangan sampai Pemprov kehilangan asetnya setelah 30 tahun yang akan datang. Maka dari itu, sistem BTO ini menjadi rekomendasi yang akan ia berikan secara pribadi. Ia berharap, walaupun nantinya anggota Pansus memiliki pendapat yang berbeda, rekomendasinya tersebut bisa dicatat sebagai masukan.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan untuk pengembangan dan pembangunan pasar modern Cinde dengan sistem BOT rencananya kerjasama yang akan ditanda tangani selama 30 tahun. Nilai total investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 225 M dengan luas lahan 6.540 meter persegi. Untuk tahapan pembangunannya sendiri yakni dari tahap persiapan, pembangunan dan pengelolaan.[esm]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.