PALEMBANG, SUMSEL.PKS.ID – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga menilai Raperda tersebut sangatlah penting. Menurut Anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga tingkat kebahagiaan setiap keluarga di Indonesia. Oleh karenanya dia menilai raperda ketahanan keluarga yang merupakan raperda inisiatif DPRD Sumsel sangat penting.

Pansus III sendiri telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka sharing pendapat soal raperda tersebut. Jawa Barat dipilih karena telah terlebih dahulu menerapkannya.

“Jawa Barat telah lebih dulu mempunyai Perda Ketahanan Keluarga yang termasuk dalam Perda No.9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan di Bandung tanggal 24 Juli 2014 oleh gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan,” ujar Syaiful Padli yang juga Wakil Ketua Pansus III.

Lebih lanjut Syaiful menjelaskan bahwa dalam Raperda Ketahanan Keluarga yang lagi dibahas DPRD Sumsel merupakan upaya pembangunan ketahanan keluarga yang bersifat komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagian lahir dan bathin.

Dari hasil kunjungn pihaknya, ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu bahwa Perda tentang Ketahanan Keluarga ini sangat penting untuk diterapkan di Sumsel, mengingat tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak cukup tinggi. Selain itu melalui perda ini nantinya dapat membentengi generasi muda dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial masyarakat lainnya.  Karena menurutnya hal tersebut diawali karena tidak kuatnya benteng pertahanan dalam keluarga.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumsel ini, salah satu implementasi  dari Perda ini di Jabar selaku daerah acuan adalah telah terbentuknya Program MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat yang jumlahnya hampir 700 orang tersebar sampai ke kelurahan bahkan asampai tingkat RT.

“Program ini dilaksanakan  melalui peraturan Gubernur Jabar  No 56 tahun 2015 di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Lebih jelas, ruang lingkup kerja MOTEKAR ini yaitu, mengidentifikasi, memotivasi , memediasi, mendidik , merencanakan dan mengadvokasi.[esm]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.