PALEMBANG, SUMSEL.PKS.ID – Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (PKK) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan (Sumsel), Fanin Nurlita Nainggolan menyatakan bahwa Sumsel sudah selayaknya bahkan disebutnya darurat memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Ketahanan Keluarga. Dari data yang diinformasi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang, Syamsul Bahri bahwa hingga akhir Juli 2015 ada 1.183 permohonan perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 869 permohonan diajukan oleh isteri atau gugat cerai dan 314 permohonan diajukan oleh suami atau cerai talak.

“Tatanan keluarga yang sudah bergeser keluar dari jalur yang ditetapkan Islam seperti inilah yang menyebabkan banyak para wanita yang menggugat cerai,” terang Fanin saat sambutan di acara puncak Peringatan Hari Ibu DPW PKS Sumsel di Lebak Gelora, Palembang (19/12).

Menurutnya pula, Bidang PKK DPW PKS Sumsel juga telah melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A. Warga Lapas tersebut berjumlah 350 narapidana. Saat ditanya, dari 200 orang yang hadir, hanya ada tiga orang yang belum berkeluarga. Itu artinya sebagian besar penghuni Lapas wanita tersebut sudah berkeluarga. Ada 3 orang yang terpaksa melahirkan di dan membesarkan anaknya di Lapas, satu lagi hamil besar. Tiga orang ibu telah berusia di atas 50 tahun. Satu wanita divonis 20 tahun karena kasus pembunuhan.

“Inilah kondisi reel masyarakat kita, degradasi moral juga menghantam para wanita dan ibu-ibu,” jelas Fanin.

Maka menurutnya, Perda Ketahanan Keluarga sudah wajib ada dan direalisasikan di Sumatera Selatan ini. Ini untuk membentengi para keluarga Indonesia, khususnya Sumsel dari permasalahan seperti di atas.[esm]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.