PKS Sumsel Serahkan Putusan PTUN ke DPP

0
3913
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

PALEMBANG, SUMSEL.PKS.ID – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan tidak akan melakukan intervensi terhadap putusan Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) Palembang yang telah memenangkan gugatan Muhammad Anwar Al Syadat. Pihaknya menyarahkan sepenuhnya hasil keputusan tersebut kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

Hal ini dungkapkan oleh Ketua Umum DPW PKS Sumsel, Erza Saladin saat dihubungi pada Rabu (25/1) seperti dikutip dari Radar Palembang. Erza mengatakan dirinya sudah mengetahui terkait Putusan PTUN tersebut.

Nah, untuk itu, ada dua sikap yang diambil PKS Sumsel,” ujar Erza.

Pertama, pihaknya menghormati putusan tersebut.

“Ini adalah hasil proses hukum, maka proses yang harus itu berlaku pada pihak yang berproses,” terang Erza.

Kedua, semua konsekuensi yang berhubungan dengan proses hukum tersebut akan segara dikoordinasikan dengan DPP PKS. Pihaknya tidak akan melakukan upaya hukum apapun terkait putusan tersebut. Sebab, menurutnya yang digugat bukan PKS melainkan SK Gubernur.

“Insya Allah tidak akan banding karena banding dan upaya hukum lainnya bukan urusan kita, yang digugat kan SK Gubernur dan kita hanya menjalankan SK tersebut,” tandasnya.

Untuk dikatahui, PTUN Palembang mengabulkan gugatan yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Muhammad Anwar Al Syadat terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel Nomor 618/KPTS/II/2016 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Muhammad Anwar Al Syadat dan pengangkatan M. Siswandi sebagai anggota DPRD Palembang sisa periode 2014-2019.

Berdasarkan SK PTUN Palembang tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor 57/G/2016/PTUN/PLG dengan hakim ketua Hariyanto Sulistyo Wibowo dan Hakim Anggota Ridwan Akhir dan Dwika Hendra Kurniawan memutuskan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Anwar.

Kuasa Hukum Anwar, Jauhari menegaskan bhawa keputusan hakim bulat mengabulkan semua gugatan Anwar Al Syadat seluruhnya.

Dijelaskannya, ada beberapa poin dalam putusan itu, di antaranya batal demi hukum terhadap SK Gubernur Nomor 618/KPTS/II/2016. Kemudian mewajibkan tergugat dalam hal ini Gubernur  mencabut keputusannya tertanggal 10 Oktober 2016 dan selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar biaya yang keluar dalam perkara tersebut sebesar Rp 179.000,-.[esm]

Sumber: Radar Palembang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.