yuswar

PALEMBANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak usaulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembentukan dana cadangan pada APBD Sumsel 2012 yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sumsel. Raperda itu, menyangkut dana pelunasan utang tiga venues SEA Games XXVI, senilai Rp324,9 miliar.

Sedangkan, tujuh fraksi lain dalam rapat paripurna XXVIII DPRD Sumsel dengan agenda pandangan umum Fraksi DPRD Sumsel terhadap delapan raperda di ruang paripurna DPRD Sumsel, itu menyatakan mendukung. “Dari delapan raperda yang diusulkan pemprov, Fraksi PKS menolak raperda tentang pembentukan dana cadangan tersebut,” ujar juru bicara Fraksi PKS Drs. H M Amin Haderi, MM.

Dalam penjelasannya, Amin mengingatkan bahwa raperda harus dilihat dari berbagai sudut terutama segi yuridis. Perda tentang pembentukan dana cadangan pada APBD 2012 sulit untuk disetujui. “Kami menilai APBD itu sebenarnya digunakan dalam rangka pelaksanaan dan tercapainya target rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).”

Ketua komisi I asal Fraksi PKS Yuswar Hidayatullah menegaskan penganggaran pelunasan utang SEA Games, harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Pemerintah Sumsel terbilang sukses dalam menyelenggarakan SEA Games kemarin, jadi setidaknya pemerintah pusat mempunyai perhatian untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi termasuk utang.” ungkapnya kepada wartawan.

“Kami menyarankan untuk berkonsultasi terkait persoalan ini kepada ahli dan pakarnya seperti BPK dan KPK. Jangan sampai niat baik kita untuk menyelesaikan masalah ini melanggar beberapa peraturan,” pungkasnya.

Rapat paripurna kemarin, dibuka pukul 09.00 oleh Wakil Ketua DPRD A Djauhari. Hadir Wakil Gubernur Eddy Yusuf. Masing-masing fraksi kemudian memberikan pandangan umumnya terhadap delapan raperda yang diusulkan.

Kedelapan raperda yang dimaksud antara lain, raperda tentang bantuan hukum cuma-cuma, raperda pembentukan PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel, raperda tentang pembentukan dana cadangan pada APBD Sumsel tahun anggaran 2012.

Kemudian, reperda tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Sumsel, raperda tentang perubahan atas perda nomor 3/2012 tentang retribusi jasa umum, raperda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 9/2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Sumsel.

Sumber : Koran Sumatera Ekspres – Selasa, 22 Mei 2012 hal. 21 dan 26

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.