Soal Wacana Pembubaran FPI, Erza: Penegakan Hukum Harus Adil

0
3672
Erza Saladin, Ketua Umum DPW PKS Sumsel)

PALEMBANG, SUMSEL.PKS.ID –  Menanggapi wacana pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang lagi santer disuarakan oleh beberapa kelompok orang membuat tokoh-tokoh masyarakat dan ulama di Sumatera Selatan angkat bicara. Salah satunya adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan, Erza Saladin. Erza mengatakan bahwa pembentukan dan pembubaran ormas ada aturan perundang-undangannya.

Menurut mantan Anggota DPRD Sumsel periode 2009 – 2014 ini, semua pihak harus mematuhi peraturan tersebut. Dia menjelaskan bahwa seharusnya penilaian terhadap suatu ormas hendaknya berimbang, tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Karena menurutnya ada begitu banyak kontribusi yang telah dilakukan oleh FPI tapi luput dari mata media.

Lebih lanjut, Erza meminta kepada masyarakat untuk lebih cermat dari siapa ide pembubaran FPI ini.

“Harus ada penegakan hukum yang dilakukan secara adil, artinya semua sama dihadapan hukum,” tegas Erza saat ditemui di kantornya, Sabtu (28/1).

Dia juga meminta semua pihak untuk menyikapi wacana ini secara objektif.

Tokoh lain yang ikut angkat bicara adalah da’i kondang asal Sumsel, KH Solihin Hasibuan. Pria yang akrab disapa ustadz Solihin ini mengatakan kalau FPI sebenarnya memiliki tujuan mulia yaitu amar ma’ruf nahi munkar. Menurutnya, FPI justeru dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.

“Dakwah Islam akan berjalan kalau ada amar ma’ruf nahi munkar, sampai sekarang apa yang diperankan oleh FPI sebagai ormas Islam  dalam bingkai itu,” ujar da’i berdarah Tapanuli ini.

Justeru tandasrnya, apa yang dilakukan oleh FPI tersebut adalah wujud kecintaan kepada Islam dan NKRI. Sedangkan pihak-pihak yang tidak senang cenderung su’udzon dan memprediksi yang lain. Kelompok-kelompk ini menurut Solihin bisa jadi memang tidak suka dengan FPI yang terus menegakan kebenaran. Atau bisa jadi juga yang tidak suka dengan FPI karena memang tidak suka dengan Pancasila  khususnya sila pertama yang sudah mengakar di tubuh NKRI.

“Tapi intinya hanya satu, apapun yang terjadi FPI harus tetap ada di Indonesia karena FPI berusaha mempersatukan umat,” tutup Pimpinan Ponpes Izzatuna Palembang ini.

Lain Solihin lain lagi Indra J Bunayu, praktisi pendidikan ini beranggapan bahwa orang yang tidak suka FPI adalah orang yang masih suka bermaksiat. Indra berpendapat, FPI adalah bagian ormas Islam yang punya tujuan mulia.

Sementara itu, tokoh perempuan Sumsel Maryam Mulkan juga menolak wacana pembubaran FPI. Dia melihat FPI peran penting mewakili ummat Islam. Menurutnya, ormas Islam ini masih tetap konsisten mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat khususnya ummat Islam jadi tetap butuh FPI.

Mewakili suara mahasiswa, Donny Meliano mengatakan, FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab ikut menjaga NKRI dan Pancasila. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan organisasi ini, justeru FPI ikut berjuang untuk keutuhan Indonesia.

Sosiolog H Wijaya memberikan pandangan bahwa desakan pembubaran FPI oleh pihak-pihak tertentu ini dinilainya salah alamat. Munculnya bermacam aksi dan gerakan ummat Islam karena pemerintahan saat ini dinilai telah menciderai rasa keadilan masyarakat utamanya ummat Islam.

Menurutnya, dalam ilmu Sosiologi dikenal ada social movement (gerakan sosial) yang muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap suabuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Gerakan itu juga muncul akibat status quo yang dianggap sudah tak mampu menampung hasrat dan kebutuhan masyarakat.

Ditegaskan oleh Wijaya, konteks persoalan ini harus bisa dinilai secara utuh. Dia mengatakan bahwa munculnya serangkaian aksi mulai dari  4 November (411), 2 Desember (212) dan lainnya yang dilakukan oleh ummat Islam akibat ketidakmampuan pemerintah  dalam mengakan hukum. Menurut dosen Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang ini, pasca berbagai aksi ummat Islam tersebut sepertinya FPI justeru menjadi sasaran tembak. Ada upaya pelemahan terhadap FPI yang selama ini memang dikenal selalu berada di garda terdepan.

“Jika pemerintah membubarkan FPI, bukan tidak mungkin bakal terjadi revolusi sosial oleh elemen masyarakat karena mereka merasa sudah tidak ada lagi keadilan,” cetusnya.

Praktisi hukum dari Rumah Hukum Indonesia (RHI) Sumsel, C.AL Mangku Anom, SH MM PLA menuding kelompok yang ingin membubarkan FPI patut dicurigai.

“Mereka yang menginginkan pembubaran FPI sama saja artinya tidak menyukai ummat Islam dan mereka harus siap berhadapan dengan ummat Islam,” tegasnya.

Apalagi saat ini FPI berada di garda terdepan dalam membela kepentingan ummat Islam. Salah satu dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok.

“Seolah-olah dalam kasus ini aparat kita tidak berdaya  terhadap Ahok yang berujung pada upaya pendiskreditan FPI,” ujar Anom.

Maka pihanya bertekad akan terus melakukan perlawan terhadap upaya-upaya pelemahan terhadap FPI dan ummat Islam.

Legawan Isa juga turut memberikan pendapatnya. Menurutnya, orang yang ingin membuabarkan FPI justeru orang yang ingin menghancurkan NKRI. Dia berkeyakinan, orang yang membeci kebaikan itu berarti dia orang jahat sedangkan yang benci dengan kejahatan adalah orang baik.

“FPI adalah organisasi yang cinta NKRI, anti maksiat dan organisasi yang banyak membantu saat terjadi bencana terutama di Indonesia,” papar Legawan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumsel, Samsul Rizal menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh mereka yang ingin FPI bubar justeru merupakan bentuk ketidakfahaman terhadap hukum. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh FPI sudah sesuai dengan aturan hukum.

“FPI sebagai organisasi massa sudah mulai dewasa, mereka terus belajar sehingga saat ini apa yang dilakukan oleh FPI tidak melanggar konstitusi, jika ada yang ingin FPI bubar justeru mereka yang tidak faham dengan peraturan,” ujar Samsul.

Presiden Direktur Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI) Wilayah Sumsel, Supadmi Kohar menolak keras wacana pembubaran FPI. Sebagai ormas, FPI tidak memberatkan pemerintah, justeru membantu pembentukan karakter. Menurutnya, apapun yang dilakukan oleh FPI, sejauh ini selalu sesuai peraturan perundangan. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa pemerintah harus berterima kasih dan mempertahankan FPI.[esm]

Sumber: Sumatera Ekspres

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.