PALEMBANG, SUMSEL.PKS.ID – Dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di ruang rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Selatan, Mgs. Syaiful Padli menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan beberapa bahan pokok lainnya. Sekreteris FPKS DPRD Sumsel ini melalui media menyatakan bahwa dirinya sudah beberapa hari yang lalu sebelum demo mahasiswa sudah menyatakan menolak kebijakan tersebut.

“Saya sudah menyatakan menolak sejak beberapa hari yang lalu, silakan cek di media,” ujar Syaiful di hadapan perwakilan mahasiswa, Kamis (12/1).

Dirinya juga menjawab beberapa tuntutan mahasiswa. Salah satu yang akan ditindak lanjuti adalah terkait persoalan menghilangnya BBM jenis premium dari pasaran. Dirinya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinan Komisi III DPRD Sumsel, apalagi jika ada memo dari pimpinan dewan tentu akan lebih cepat memanggil UPMS III Pertamina.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumsel Menggugat ini mendatangi Kantor DPRD Sumsel yang terletak di Jalan Kapten A. Rifai Palembang, Kamis (12/1).Kehadiran mahasiswa disambut oleh Ketua DPRD Sumsel M. Giri Ramandha, Wakil Ketua DPRD Sumsel M. Yansuri dan Sekretaris FPKS DPRD Sumsel Mgs. Syaiful Padli
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Rahmat Farizal menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut PP No. 60 Tahun 2016 yang berisi daftar penambahan dan kenaikan biaya kendaraan bermotor yang menyengsarakan rakyat, membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mencapai 242,5%. Selain itu mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM yang akan menyengsarakan rakyat ditengah kondisi masyarakat yang sulit dan daya beli yang rendah. Rahmat Farizal yang juga Koordinator BEM Seluruh Indonesia (SI) Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) ini juga menuntut pemerintah membuat kebijakan yang bersifat fundamental dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kami juga meminta pemerintah untuk lebih terbuka dan melaksanakan uji publik terlebih dahulu sebelum menentukan suatu kebijakan. Aliansi yang terdiri dari BEM se-Sumsel, KAMMI, HMI, IMM dan organisasi mahasiswa lainnya ini juga meminta DPRD Sumsel untuk menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan dapat memfasilitasi pertemuan antara aliansi mahasiswa Sumsel menggugat dengan DPR RI selambat-lambatnya satu minggu sejak tuntutan tersebut disampaikan.

Anggota DPRD Sumsel yang hadir memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan tuntutannya dengan cara mengirimkan faksmile ke DPR RI. DPRD Sumsel juga melayangkan surat ke DPR RI meminta anggota di komisi terkait untuk dapat datang ke Sumsel guna mendengar tuntutan mahasiswa.[esm]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.