PKS-SUMSEL.OR.ID – Indonesia telah berkali-kali menjajal beberapa sistem pemerintahan, bentuk negara. Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal dengan bentuk negara federalnya, namun tidak cocok. Pernah pula demokrasi terpimpin, tapi justeru dimanfaatkan untuk menguasai negara hingga akhir hayat. Hingga mosi integralnya M. Natsir mengembalikan negeri ini kepada bentuk negara kesatuan.
Bentuk pemerintahan pun berulang kali berubah, parlementer sudah dicoba, hasilnya kabinet jatuh bangun bahkan beberapa usianya yang tak sampai setahun. Presidensial pun kita pakai hingga sekarang namun tetap saja tak jelas karena lagi-lagi pengaruh kepentingan terlalu kental.
Bisa saya katakan Indonesia saat ini menggunakan sistem dan bentuk pemerintahan serta bentuk negara yang serba setengah. Setengah liberal setengah terpimpin, setengah federal setengahnya lagi kesatuan, setengah presidensial setengah parlementer. Maka Indonesia menganut sistem di tengah-tengahnya, tidak total sistem demokrasi liberal ala negeri Paman Sam atau demokrasi terpimpin ala negara-negara di Eropa Timur. Itu sebabnya, para founding fathers kita membuat satu sistem sendiri yaitu ‘Demokrasi Pancasila’ yang mengedepankan musayawarah mufakat.
Kalau demokrasi liberal yang menang adalah suara terbanyak atau demokrasi terpimpin yang menang adalah penguasa, maka lain halnya dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila didasari oleh semangat lima sila dalam Pancasila; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial. Tentunya kita faham dengan maksud dari semangat lima sila tersebut.
Berbicara tentang Undang-undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR RI, maka kita harus kembalikan lagi kepada semangat dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Coba kita bandingkan, yang manakah yang lebih sesuai dengan demokrasi Pancasila, pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan oleh wakil rakyat. Jadi akan sangat tidak bijak kalau ada yang mengatakan bahwa ada kelompok yang merampas hak rakyat karena memilih pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Justeru menurut penilaian saya, pilkada langsung atau pilpres langsung justeru menciderai dan mengkhianati konstitusi kita yaitu UUD 1945.
Soal positif dan negatif dari pemilihan langsung atau melalui DPRD adalah hal lain. Tentu segala sesuatunya ada positif dan negatif. Namun yang terpenting adalah tinjauan konstitusionalnya jelas. Tujuannya adalah mengembalikan ruh dan semangat demokrasi Pancasila dalam pemilihan kepala daerah.

*) Humas DPW PKS Sumsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.