Fraksi PKS DPRD Sumsel Soroti Kinerja Pemerintah Terhadap Nasib Buruh

Palembang – Pada hari Senin (16/05/22) Fraksi PKS DPRD Sumsel menggelar forum diskusi tentang kondisi buruh pasca pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan di ruang rapat Fraksi PKS DPRD Sumsel

Menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Kepala Departemen, Jaringan Pekerja Bidnaker DPP PKS Muhammad Rusdi, dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS HM Martri Agoeng. Juga menghadirkan anggota DPRD dari Kota Palembang, OKI, Muba, Banyuasin

Peserta diskusi berasal dari sejumlah serikat pekerja di Sumsel

Menurut Syaiful Padli ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi buruh di Sumsel pertama, terkait upah buruh di Sumsel yang tahun ini tidak naik, kedua, terjadinya PHK tanpa ada pertanggungjawaban dari perusahaan

“Kami di Komisi V akan menjadikan perhatian khusus, kami meminta data dari serikat pekerja, kami akan memanggil perusahaan-perusahaan yang memPHK sepihak karyawannya dan tidak diberikan pesangon,“ katanya.

Menjadi catatan tersendiri mengenai kinerja disnaker untuk menjalankan fungsi pengawasan mengenai hal tersebut.

“Banyaknya perusahaan-perusahaan ketika bermasalah dengan karyawannya tidak menjadi perhatian serius, bahkan sudah diberikan surat SP I dan SP II namun tidak ada sikap dari perusahaan tersebut, terkesan mengacuhkan peringatan dari Dinas Tenaga Kerja tersebut, ini akan menjadi perhatian kami dan akan meminta penjelasan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel  terkait hal tersebut,” katanya.

Kepala Departemen, Jaringan Pekerja Bidnaker DPP PKS Muhammad Rusdi mengharapkan pemerintah lebih peduli dengan menciptakan lapangan pekerjaan

“Selayaknya pemerintah mengalokasikan dana-dana sosial seperti BLT kepada para pekerja yang di PHK dan tidak mendapatkan pesangon ,” katanya.

“Harapannya Pemerintah Daerah termasuk di Sumsel ini pro aktif mengumpulkan data perusahaan mana saja yang memPHK para pekerja dan tidak mendapatkan apa-apa sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk bisa memberikan bantuan-bantuan sosial atau akses lapangan pekerjaan atau bantuan wira usaha agar para buruh dan keluarganya bisa hidup sejahtera dan layak,” tambahnya.

Forum diskusi ini merupakan bentuk komitmen PKS untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan kaum buruh