Rapat evaluasi Komisi V DPRD Sumsel bersama mitra kerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel (19/04/2021) membahas dua hal penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini terkait pembelajaran tatap muka dan insentif gaji guru honorer.
Proses belajar tatap muka di Sumsel sepertinya bakal tertunda. Pasalnya, syarat yang ditetapkan Komisi V untuk dibukanya sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka yaitu lebih dari 50 persen tenaga pengajar telah divaksinasi belum terpenuhi.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs. H. Syaiful Padli menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun 2020, sampai dengan hari ini, tenaga pengajar yang divaksin baru sekitar 12,38 persen. Artinya persentase tersebut belum memenuhi syarat untuk pembelajaran tatap muka.
“Kalau memang belum 50 persen, lebih baik ditunda saja. Makanya, kita minta data progress vaksinasi guru dari Dinkes Sumsel,” ujar sekretaris Fraksi PKS Provinsi Sumsel ini.
Syaiful menyatakan bahwa target capaian vaksinasi tersebut paling tidak harus sudah tercapai satu bulan sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka dimulai pada bulan Juli.
Selain guru, politisi PKS ini mendesak agar pelaksanaan vaksinasi juga menyasar siswa sekolah yang telah berusia diatas 18 tahun.
“Baik dari sisi guru atau siswa juga harus mengikuti vaksinasi ini. Demi kelancaran proses pembelajaran tatap muka,” ucapnya.
Syaiful menerangkan, pihaknya akan segera menghimpun data capaian vaksinasi. Baik dari Dinkes maupun Dinas Pendidikan Sumsel. Sehingga, pihaknya bisa mengambil keputusan kebijakan lebih lanjut.
Dijelaskan, vaksinasi tidak hanya berlaku bagi tenaga pengajar di lingkungan SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab Provinsi Sumsel. Tapi juga seluruh tingkatan pendidikan di daerah. Sebab, pelaksanaan tatap muka sudah diputuskan secara nasional oleh pemerintah pusat yang bakal dilaksanakan Juni mendatang saat tahun ajaran baru dimulai.
“Harusnya seluruh tenaga guru dari SD, SMP, SMA dan juga SLB sudah selesai divaksin kalau mau diizinkan tatap muka,” ungkapnya.
Pelaksanaan tatap muka nantinya akan disesuaikan dengan zonasi wilayah sekolah. Ada penelitian ilmiah yang harus dilakukan mengenai kerawanan penyebaran Covid-19. “Tetapi kalau vaksinasi belum tercapai lebih baik jangan coba-coba untuk tatap muka,” tegasnya.
Selain pembahasan mengenai pembelajaran tatap muka, pada rapat komisi ini juga dibahas mengenai insentif untuk guru honorer yang akan dicairkan sebelum lebaran.
“Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Pergub mengenai insentif guru honorer tersebut sudah ada di Biro Hukum. Sedang dalam penerbitan dan dapat segera dieksekusi. Ini merupakan kabar baik dari Komisi V kepada para guru honorer di sumsel. Karena gaji guru ini di rapel sejak dari Januari sampai April,” beber Syaiful.
Syaiful juga menjelaskan bahwa ada sekitar 10.000 jumlah guru honorer yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun pihaknya juga melakukan screening yaitu minimal sudah 5 tahun menjadi guru honorer dengan waktu mengajar lebih dari 12 jam.
“Terkait hal tersebut, maka dari itu kami akan perjuangkan gaji guru honorer yang ada di Sumsel, terangnya. (Humas)
